Pada Periode transisi di berhentikan terhitung mulai dari 7 Desember 2021, karena itu permintaan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi seterusnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP lewat Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) atau lebih terkenal OSS RBA yang tersambung dengan Mekanisme Info Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIUJKT) dan halaman portal pemberian izin Kementerian PUPR untuk pemenuhan syarat.

Sesudah berakhirnya periode transisi selesai, masih banyak permintaan dalam pembuatan SBU dan SKK-K yang berproses di LPJK hingga tidak bisa diedarkan sertifikatnya, terutamanya untuk permintaan perpanjangan dan untuk keperluan realisasi proses tender/penyeleksian barang/jasa TA 2022 yang sekarang ini sedang dan akan berjalan dibutuhkan proses validasi pada masa aktif dari SBU dan SKK-K yang dikatakan oleh penyedia jasa. Berkenaan dengan hal – hal itu ada pemerlakukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kapabilitas Kerja Konstruksi (SKK-K) sesudah Periode transisi usai.

Karena itu diedarkan surat Menteri PUPR yang diberi tanda tangan oleh Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: BK0301-Mn/2289 mengenai Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Sesudah Periode transisi tanggal 27 Desember 2021. Dan surat Nomor BK0301-Mn/2290 mengenai tindak lanjut Sertifikat Badan usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Sesudah Periode transisi.

berdasarkan yang surat edaran yang kedua itu LPJK memberi respon dengan keluarkan surat Nomor BK 0401-Lk/1319 yang ada banyak point keputusan di antara lain;